Fokus Dana Desa Tahun 2025
Diutamakan penggunaannya untuk mendukung :

Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15 % (lima belas persen) untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim.
Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting.
Dukungan Program Ketahanan Pangan.
Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa.
Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital.
Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal.
Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui pembangunan secara partisipatif dengan unsur utamanya yaitu adanya peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu dalam rangka partisipasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa, Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1
Layanan telepon
1500040

2
Layanan SMS Center
087788990040, 081288990040

3
Layanan WhatsApp
087788990040

4
Layanan PPID Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

1	Layanan telepon	1500040
2	Layanan SMS Center	087788990040, 081288990040
3	Layanan WhatsApp	087788990040
4	Layanan PPID Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 – Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan

Latar Belakang

"Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan merupakan langkah strategis yang dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia." - @Syam

Dalam beberapa tahun terakhir, isu ketahanan pangan menjadi sorotan utama, terutama di tengah perubahan iklim global, bencana alam, dan dinamika geopolitik yang mempengaruhi stabilitas pasokan pangan. Keputusan ini merujuk pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya penggunaan Dana Desa secara berfokus pada ketahanan pangan dengan minimal alokasi sebesar 20%.

Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat 57.959 desa atau sekitar 77,01% dari total 75.259 desa yang menerima Dana Desa belum tergolong swasembada pangan. Hal tersebut mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Mengingat faktor-faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, fluktuasi harga pangan global, dan ancaman ketahanan pangan secara umum, langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan supaya masyarakat desa dapat memiliki akses yang memadai terhadap bahan pangan yang cukup dan berkualitas.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan delapan misi Asta Cita yang salah satunya adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki peran penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi desa.

Dalam konteks ini, kebijakan ketahanan pangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa untuk menyukseskan program ketahanan pangan.

Maksud dan Tujuan

Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan memiliki maksud yang jelas, yaitu untuk memberikan arahan dan pedoman bagi semua pihak terkait dalam pemanfaatan Dana Desa secara optimal. Dengan panduan ini, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran. Beberapa tujuan dari panduan ini adalah:

Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan: Mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Hal ini bertujuan agar setiap desa dapat meningkatkan produktivitas pangan dengan dukungan yang mapan.
Menjamin Alokasi Dana: Untuk memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% dialokasikan untuk penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat lainnya. Keputusan tentang penggunaan dana ini harus dilakukan dalam musyawarah desa agar tercipta transparansi dan akuntabilitas.
Pemberdayaan Pelaku Usaha Pangan: Mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, dan pembudidaya ikan, agar dapat berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.
Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat: Menguatkan peran Pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Layanan pendampingan seperti penyuluhan dan bimbingan teknis menjadi penting untuk memastikan program berjalan dengan baik.
Pengembangan Produk Unggulan Desa: Mendorong pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi lokal melalui penanaman berbagai jenis tanaman seperti jagung, padi, dan sayuran, serta pengelolaan ternak seperti ayam dan ikan. Hal ini akan dapat meningkatkan keberagaman pangan dan menambah sumber pendapatan warga desa.

Implementasi dan Harapan

Implementasi dari panduan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif di semua desa di Indonesia. Setiap desa diharapkan memanfaatkan Dana Desa dengan bijaksana untuk mengembangkan program ketahanan pangan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, diharapkan tercipta swasembada pangan yang tidak hanya menguntungkan warga desa tetapi juga berkontribusi pada kestabilan pangan nasional.

Keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk berkolaborasi. Dengan adanya syarat-syarat dan panduan yang jelas, diharapkan setiap desa dapat menghadapi tantangan yang ada dan beradaptasi terhadap perubahan dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing desa di tingkat nasional.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan yang menggunakan Dana Desa. Dengan pelaksanaan yang baik dan berbasis data, kebijakan ini diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi ketahanan pangan nasional.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai panduan ini, Anda dapat mengunduh Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 dalam format PDF di website ini. Mari kita bersama-sama wujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat desa!